Dampak Tidak Langsung Ajaran “Dua Kerajaan” Martin Luther dan Relevansinya bagi HKBP pada Masa Awal Kemerdekaan dan Orde Baru

Abstrak

Doktrin "Dua Kerajaan" dari Martin Luther membedakan antara otoritas gereja dan negara. Meskipun ajaran ini berasal dari Eropa abad ke-16, pengaruhnya meluas, meskipun secara tidak langsung, ke pemikiran politik Kristen di Indonesia, terutama pada masa awal kemerdekaan dan era Orde Baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-teologis untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip teologis yang mendasari doktrin "Dua Kerajaan" tercermin dalam pandangan para tokoh Kristen Indonesia mengenai etika sosial dan kebijakan publik. Melalui analisis dokumen-dokumen sejarah, pengakuan gereja, dan tulisan-tulisan tokoh Kristen Indonesia terkemuka, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun doktrin tersebut tidak secara eksplisit digunakan dalam pengambilan kebijakan politik, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya secara signifikan membentuk etika politik tokoh-tokoh Kristen Indonesia. Doktrin ini memberikan kerangka kerja untuk menavigasi hubungan antara gereja dan negara, dengan menjaga keseimbangan antara kewajiban spiritual dan tanggung jawab duniawi. Penelitian ini memberikan wawasan baru dalam studi teologi politik di Indonesia dengan menyoroti pengaruh ajaran teologis terhadap dinamika sosial-politik lokal.